Ali bin Abi Thalib resmi dibaiat sebagai Khalifah Amirul Mukminin pada bulan Dzulhijjah tahun 656 Masehi di tengah situasi Madinah yang berada dalam kondisi kacau pasca peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan. Penobatan ini terjadi saat otoritas Islam sedang teruji akibat dampak langsung dari Al-Fitnatul Kubra yang memuncak pada syahidnya khalifah sebelumnya. Dalam kondisi kekosongan kepemimpinan dan suasana kota Madinah yang masih mencekam, Ali dengan berat hati menerima mandat tersebut setelah muncul desakan kuat dari berbagai pihak, mengingat tokoh-tokoh potensial lainnya seperti anak-anak Utsman, Sa’ad bin Abi Waqqas, Abdullah bin Umar, Zubair, dan Thalhah tidak mengambil posisi sebagai pemimpin. Meskipun demikian, Ali tetap harus menghadapi penolakan administratif dari kelompok-kelompok yang enggan memberikan baiat terhadap kepemimpinannya.
Proses Baiat dan Legalitas Formal
Penobatan Ali dilakukan di Masjid Nabawi melalui khutbah di atas mimbar Nabi. Masyarakat diberikan waktu sekitar satu bulan untuk memberikan baiat secara langsung. Proses ini dilakukan dengan cara menemui khalifah dan bersalaman sebagai bentuk pengakuan kepemimpinan, sebuah mekanisme yang pada masa itu menjadi legitimasi utama kekuasaan.
Meskipun mayoritas umat Islam di Madinah memberikan pengakuan, terdapat faksi-faksi politik dan individu di beberapa wilayah yang menolak memberikan baiat. Kelompok yang menolak ini sebagian besar berasal dari kalangan yang memiliki keterikatan dengan rezim sebelumnya atau mereka yang meragukan stabilitas pemerintahan baru. Beberapa di antaranya memilih meninggalkan Madinah menuju Syam, Kufah, Bashrah, hingga Mekkah. Sebagian menggunakan alasan ibadah umrah sebagai cara untuk menghindari kewajiban memberikan pengakuan administratif kepada pemerintahan Ali.
Kebijakan Reformasi Birokrasi dan Pemecatan Gubernur
Segera setelah memegang tampuk kepemimpinan, Ali bin Abi Thalib mengambil kebijakan cepat dengan merombak jajaran gubernur yang diangkat pada masa Utsman bin Affan. Ibnu Katsir mencatat peristiwa pemecatan ini terjadi di hari-hari pertama pemerintahan Ali, namun ia tidak menguraikan secara mendalam alasan atau proses pemikiran di balik keputusan tersebut. Berdasarkan catatan Ibnu Katsir, beberapa pergantian tersebut meliputi:
- Syam: Ali menunjuk Sahl bin Hunaif untuk menggantikan Muawiyah bin Abu Sufyan.
- Mesir: Dijabat oleh Muhammad bin Abu Bakar.
- Kufah: Abu Musa Al-Asy’ari digantikan oleh Khulu’ bin ‘Auf, sementara Abu Musa dipindahkan ke bagian pengelolaan Baitul Mal (bendahara).
- Bashrah: Utsman bin Hunaif awalnya ditunjuk, namun kemudian digantikan oleh Samurah bin Jundub.
- Yaman: Abdullah bin Abbas ditunjuk menggantikan Ya’la bin Munabbih.
Meskipun catatan Ibnu Katsir terkesan menampilkan pemecatan ini secara tiba-tiba, sumber sejarah lain memberikan gambaran mengenai dinamika internal yang terjadi. Secara personal, Ali sebenarnya enggan melakukan pemecatan massal karena ia menyadari bahwa tidak semua gubernur era Utsman memiliki kinerja yang buruk. Ali juga khawatir bahwa pemecatan prematur sebelum situasi benar-benar stabil justru akan memunculkan kembali residu konflik dari masa sebelumnya.
Namun, Ali berada dalam posisi yang didikte oleh keadaan. Ia menghadapi desakan hebat dari faksi-faksi pendukungnya yang menuntut perubahan birokrasi secara total dan cepat. Tokoh-tokoh seperti Al-Ghafiqi bin Harb dan Abdullah bin Abbas disebut sebagai pihak yang paling kuat mendesak agar gubernur di wilayah Syam, Bashrah, Kufah, dan Mesir segera diganti. Pada akhirnya, Ali tidak memiliki pilihan lain selain mengeluarkan surat pemecatan demi mengakomodasi tuntutan kelompok yang membawanya ke kursi kekuasaan.
Pergantian ini tidak serta-merta membawa ketenangan. Di banyak wilayah, kebijakan ini justru memicu polarisasi karena para pejabat lama dan pendukungnya merasa diperlakukan tidak adil, mengingat mereka merasa tidak memiliki catatan kesalahan hukum yang jelas. Hal ini menjadi salah satu pemicu utama instabilitas yang menghantui dua tahun pertama pemerintahan Ali.
Resistensi Muawiyah dan Instabilitas di Madinah
Kebijakan pemecatan ini justru memperkeruh suasana selama hampir dua tahun ke depan (sekitar 1 tahun 8 bulan). Situasi di Madinah menjadi sangat tidak kondusif akibat dua isu utama:
Selama hampir dua tahun pertama (sekitar 1 tahun 8 bulan), situasi di Madinah tidak kondusif. Terdapat dua isu utama yang saling mengunci:
- Penolakan Muawiyah: Muawiyah menganggap surat pemecatan dari Ali tidak resmi karena ia tidak mengakui legitimasi Ali sebagai pemimpin.
- Tuntutan keadilan Naila: Naila binti Farafisah (istri Utsman) secara masif melakukan aksi publik menuntut penangkapan pembunuh suaminya, yang memicu simpati dan tekanan massa di Madinah.
Naila binti Farafisah, istri mendiang Utsman, secara aktif melakukan aksi publik menuntut penangkapan pembunuh suaminya. Situasi keamanan yang memburuk Selama periode ini, Ali seolah menjadi tahanan kota di Madinah; setiap keputusan yang diambil selalu berbenturan dengan kepentingan faksi-faksi yang bertikai. Karena situasi keamanan yang semakin memburuk dan tidak memungkinkan lagi menjalankan pemerintahan dari Madinah, Ali akhirnya memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah (Irak).
Pemindahan Ibu Kota ke Kufah
Akibat tekanan politik dan kondisi Madinah yang semakin tidak memungkinkan untuk menjalankan pemerintahan secara stabil, Ali bin Abi Thalib akhirnya memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Madinah ke Kufah (Irak). Keputusan ini menandai berakhirnya fase awal pemerintahan Ali di Madinah dan menjadi pembuka bagi rangkaian konflik internal yang lebih besar, termasuk meletusnya Perang Jamal.
